HARTA, JABATAN, WANITA

Suryadharma Ali Dituntut 11 Tahun Penjara

Rubrik Nasional

24 Desember 2015 01:47:00 WIB

WE Online Jakarta- Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali dituntut 11 tahun penjara dan pidana denda sejumlah Rp750 juta subsidair 6 bulan kurungan ditambah pidana uang pengganti sejumlah Rp2,23 miliar dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan ibadah haji periode 2010-2013.

“Menyatakan terdakwa Suryadharma telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana jo pasal 65 ayat 1 KUHPidana. Meminta majelis hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suryadharma Ali selama 11 tahun dan pidana denda sejumlah Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 6 bulan,” kata jaksa penuntut umum KPK Mochammad Wiraksajaya dalam sidang pembacaan tuntutan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (23/12).

Selain itu Suryadharma juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti hingga Rp2,23 miliar yang terhitung sebagai kerugian keuangan negara.

“Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti Rp2,23 miliar selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak punya harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 4 tahun,” tambah jaksa Wiraksajaya.

Selain denda, jaksa juga meminta agar majelis hakim yang diketuai Aswijon untuk mencabut hak politik Suryadharma.

“Menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak terdakwa untuk menduduki dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani masa pemidanaannya,” ungkap jaksa Wiraksajaya.

Tuntutan yang berat itu karena jaksa menilai ada sejumlah perbuatan Suryadharma yang memberatkan selama persidangan berlangsung.

“Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit dalam persidangan dan tidak mengakui serta tidak menyesali perbuatannya. Terdakwa selaku Menteri Agama seharusnya lebih menjunjung tinggi nilai-nilai agama seperti keadilan dan kejujuran. Perbuatan terakwa terkait dengan pelaksanaan ibadah haji yang seharusnya terbebas dari niat dan perbuatan yang menyimpang. Hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa memiliki tanggungan keluarga,” jelas jaksa.

Suryadharma melakukan sejumlah perbuatan pidana yaitu pertama menunjuk Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) selama 2010-2013 sekaligus pendamping Amirul Hajj (pemimpin rombongan haji) yang tidak kompeten sehingga merugikan keuangan negara hingga Rp13,3 miliar.

Suryadharma juga memerintahkan untuk memasukkan orang-orang dekat terdakwa termasuk istrinya Wardatul Asriya, anak, menantu, ajudan, pegawai pribadi, sopir terdakwa, sopir istri terdakwa, pendukung istrinya dalam pemilihan anggota DPR 2014, agar beribadah haji secara gratis sebagai petugas PPIH.

Ia juga menunjuk 7 orang sebagai pendamping amirul hajj yang juga mendapat gaji seluruhnya adalah Rp345,27 juta dengan Rp56,378 juta diperoleh istri terdakwa Wardatul Asriah.

Gunakan dana DOM Selanjutnya Suryadharma juga menggunakan Dana Operasional Menteri (DOM) hingga Rp1,821 miliar untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan asas dan tujuan penggunaan DOM seperti untuk pengobatan anak, pengurusan visa, tiket pesawat, pelayanan bandara, transportasi dan akomodasi Suryadharma, keluarga dan ajudan ke Australia dan Singapura hingga membayar pajak pribadi tahun 2011, langganan TV kabel, internet, perpanjangan STNK Mercedes Benz serta pengurusan paspor cucu.

Suryadharma Ali juga menunjuk sejumlah majmuah (konsorsium) penyedian perumahan di Jeddah dan Madinah sesuai dengan keinginannya sendiri menggunakan plafon dengan harga tertinggi sehingga menyebabkan kerugian negara hingga 15,498 juta riyal karena penggunaan harga plafon sebagai harga kontrak dan tidak ada negosiasi maka terjadi kemahalan pengadaan perumahan yaitu kemahalan perumahan di Madinah 14,094 juta riyal dan hotel transito Jeddah sejumlah 1,404 juta riyal.

Terakhir Suryadharma didakwa menyalahgunakan sisa kuota haji periode 2010-2012 sehingga memberangkatkan 1.771 orang jemaah haji dan memperkaya jemaah tersebut karena tetap berangkat haji meskipun kurang bayar hingga Rp12,328 miliar yang terdiri dari 161 orang jemaah haji pada 2010 senilai Rp732,575 juta; 639 jemaah haji pada 2011 sejumlah Rp4,173 miliar; dan 971 jemaah hai sejumlah Rp7,422 miliar.

Sisa kuota itu digunakan untuk orang-orang tertentu dengan cara menaikkan batas minimum usia jemaah haji yang berhak mempergunakan sisa kuota nasional yaitu dari yang berusia di atas 60 tahun menjadi di atas 87 tahun dengan maksud memberangkatkan calon jemaah haji yang diusulkan anggota DPR sehingga sebagian sisa kuota haji nasional tidak dapat dipergunakan sepenuhnya oleh calon jemaah haji yang masih dalam daftar antrian.

“Penggunaan sisa kuota haji nasional tercampur dengan kepentingan-kepentingan politik yaitu menjadi tim sosialisasi terdakwa sehingga menjadikan sisa kuota sebagai bargaining,” ungkap jaksa.

Perbuatan Surya malah membuat sisa kuota haji tidak terserap dan menyebabkan kerugian negara karena adanya perubahan usia batasan maksimal ibadah haji Atas tuntutan tersebut, Surya berencana untuk mengajukan nota pembelaan (eksepsi) dengan menggunakan in focus proyektor.

“Saya mohon diberikan izin menggunakan in focus untuk menjelaskan pembelaan saya,” kata Suryadharma.

“Bisa tidak dibacakan ringkasanya saja? Misalnya pembelaan 30 lembar diringkas,” jawab hakim Aswijon.

Sidang dilanjutkan pada Senin, 4 Januari 2015

Penulis/Editor: Boyke P. Siregar

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: